Tag Archives: litigasi

Tahapan Proses E-Litigasi di Indonesia

Proses litigasi dan non litigasi elektronik harus melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah registrasi elektronik (aplikasi elektronik). Orang bisa muncul di pengadilan tanpa antri. Dengan teknologi yang cukup, seperti ponsel atau perangkat yang terkoneksi dengan internet, orang bisa langsung mendaftar. 

Dari segi waktu, tenaga dan biaya, terobosan ini sangat efektif. Kedua, pembayaran elektronik (e-pay). Pengguna secara otomatis akan menerima perhitungan taksiran prabayar (e-SKUM), disertai dengan kode rekening virtual saluran pembayaran elektronik. Pembayaran setoran elektronik disimpan ke dalam rekening pengadilan melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Ini untuk menghindari broker atau menghilangkan permainan kasus.

Ketiga, telepon elektronik (panggilan elektronik). Panggilan pengadilan dikeluarkan untuk penggugat dan dikirim secara elektronik ke alamat tempat tinggal elektronik yang diverifikasi. Pada saat yang sama, hanya pada persidangan pertama, tergugat atau pihak lain telah menyatakan persetujuan tertulis atas panggilan pengadilan elektronik, apakah akan dipanggil secara elektronik.

Baca juga : Kemudahan Proses E-Litigasi di Indonesia

Keempat, uji coba elektronik (litigasi elektronik). Apabila tergugat pada persidangan pertama menyatakan setuju untuk melanjutkan litigasi secara elektronik, maka ada beberapa langkah untuk menindaklanjuti persidangan selanjutnya, yaitu hakim menentukan tahapan dan jadwal persidangan selanjutnya, dan melewati persidangan sesuai dengan jadwal tanggal dan jam kerja. Sistem informasi mengkomunikasikannya kepada para pihak. Agenda penyampaian jawaban, pengulangan, pengulangan, pembuktian, kesimpulan pembacaan putusan (poin E nomor (3) dan (4) SK KMA nomor 129 / KMA / SK / VIII / 2019 terkait pedoman teknis logam permanen nomor 1 2019. ).

Agenda memberikan jawaban, pengulangan, pengulangan, pembuktian, kesimpulan pembacaan putusan (butir E (3) dan (4) SK KMA No.129 / KMA / SK / VIII / 2019 tentang Pedoman Teknis Tetap Nomor 1 Tahun 2019 ). Dalam sidang “jawaban benar”, para pihak wajib menyampaikan secara elektronik pada tanggal dan waktu persidangan yang telah ditentukan paling lambat. Setiap dokumen elektronik berupa jawaban, pengulangan, pengulangan dan kesimpulan terlebih dahulu diverifikasi oleh majelis hakim kemudian diteruskan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Jika fakta membuktikan bahwa penggugat tidak menyampaikan salinan dan kesimpulan, atau tergugat tidak menyampaikan jawaban, pengulangan dan kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, dianggap tidak menggunakan haknya kecuali ada alasan yang sah, dan sidang akan ditunda sekali.

Baca juga : Get to Know Industrial Designs in IPR