Tag Archives: litigasi

Belajar Mengatasi Pembajakan Dari Negara Lain

Pada forum tersebut, Brett Danaher dari Chapman University di Inggris, menyampaikan temuan dari studinya, “Penegakan Hak Cipta: Mengukur Efek Pemblokiran Situs Web Pembajakan.”

Dia menemukan bahwa memblokir satu situs web pembajakan besar tidak pernah seefektif memblokir beberapa situs web streaming ilegal secara bersamaan. Mungkin saja, jalur hukum litigasi dan non litigasi diperlukan untuk memerangi pembajakan. 

“Pemblokiran beberapa situs secara bersamaan secara signifikan mengurangi pembajakan dan meningkatkan konsumsi legal,” kata Danaher.

“Pemblokiran situs bisa menjadi alat yang efektif untuk mengubah konsumsi dari jalur ilegal menjadi jalur legal jika dilakukan dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Meskipun Danaher mengatakan tidak ada solusi mudah untuk mengatasi pembajakan online, dia menyarankan cara paling efektif untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan pendekatan tiga cabang – menggunakan solusi hukum, menciptakan alternatif komersial yang sah, dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran.

Dia mengatakan satu-satunya jalan ke depan bagi Indonesia dalam memerangi pembajakan film adalah melakukan apa yang sudah dilakukan di negara lain: meningkatkan penegakan hukum.

“Hak intelektual harus menjadi prioritas. Membuat film membutuhkan kerja keras berbulan-bulan, bertahun-tahun yang melibatkan ratusan orang yang pekerjaannya bergantung pada kemampuan industri menghasilkan uang,” kata Danaher.

“Hukum pembajakan yang lebih ketat harus ditegakkan,” katanya.

Mengenal apa itu Litigasi

Litigasi bukanlah nama lain untuk gugatan. Litigasi diartikan sebagai proses untuk menangani sengketa dan mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan untuk menegakkan hak tertentu. Selama litigasi, hakim membuat keputusan akhir untuk para pihak kecuali mereka menyelesaikannya sebelum sidang. Penyelesaian bisa terjadi kapan saja selama proses litigasi atau non litigasi

Litigasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses yang dimulai antara dua pihak yang berlawanan untuk menegakkan atau mempertahankan hak hukum. Litigasi biasanya diselesaikan dengan kesepakatan antara para pihak, tetapi juga dapat disidangkan dan diputuskan oleh juri atau hakim di pengadilan.

Bertentangan dengan kepercayaan populer, litigasi bukan hanya nama lain untuk gugatan. Ada beberapa tahapan dalam perkara yang masuk ke proses pengadilan dan itu termasuk sejumlah kegiatan sebelum, selama, dan setelah gugatan untuk menegakkan hak hukum. Selain gugatan yang sebenarnya, negosiasi pra-gugatan, arbitrase, fasilitasi, dan banding juga dapat menjadi bagian dari proses litigasi. Litigasi vs arbitrase mungkin juga merupakan pendekatan yang berbeda.

Baca juga : Tahapan Proses E-Litigasi Di Indonesia

Tahapan Proses E-Litigasi di Indonesia

Proses litigasi dan non litigasi elektronik harus melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah registrasi elektronik (aplikasi elektronik). Orang bisa muncul di pengadilan tanpa antri. Dengan teknologi yang cukup, seperti ponsel atau perangkat yang terkoneksi dengan internet, orang bisa langsung mendaftar. 

Dari segi waktu, tenaga dan biaya, terobosan ini sangat efektif. Kedua, pembayaran elektronik (e-pay). Pengguna secara otomatis akan menerima perhitungan taksiran prabayar (e-SKUM), disertai dengan kode rekening virtual saluran pembayaran elektronik. Pembayaran setoran elektronik disimpan ke dalam rekening pengadilan melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Ini untuk menghindari broker atau menghilangkan permainan kasus.

Ketiga, telepon elektronik (panggilan elektronik). Panggilan pengadilan dikeluarkan untuk penggugat dan dikirim secara elektronik ke alamat tempat tinggal elektronik yang diverifikasi. Pada saat yang sama, hanya pada persidangan pertama, tergugat atau pihak lain telah menyatakan persetujuan tertulis atas panggilan pengadilan elektronik, apakah akan dipanggil secara elektronik.

Baca juga : Kemudahan Proses E-Litigasi di Indonesia

Keempat, uji coba elektronik (litigasi elektronik). Apabila tergugat pada persidangan pertama menyatakan setuju untuk melanjutkan litigasi secara elektronik, maka ada beberapa langkah untuk menindaklanjuti persidangan selanjutnya, yaitu hakim menentukan tahapan dan jadwal persidangan selanjutnya, dan melewati persidangan sesuai dengan jadwal tanggal dan jam kerja. Sistem informasi mengkomunikasikannya kepada para pihak. Agenda penyampaian jawaban, pengulangan, pengulangan, pembuktian, kesimpulan pembacaan putusan (poin E nomor (3) dan (4) SK KMA nomor 129 / KMA / SK / VIII / 2019 terkait pedoman teknis logam permanen nomor 1 2019. ).

Agenda memberikan jawaban, pengulangan, pengulangan, pembuktian, kesimpulan pembacaan putusan (butir E (3) dan (4) SK KMA No.129 / KMA / SK / VIII / 2019 tentang Pedoman Teknis Tetap Nomor 1 Tahun 2019 ). Dalam sidang “jawaban benar”, para pihak wajib menyampaikan secara elektronik pada tanggal dan waktu persidangan yang telah ditentukan paling lambat. Setiap dokumen elektronik berupa jawaban, pengulangan, pengulangan dan kesimpulan terlebih dahulu diverifikasi oleh majelis hakim kemudian diteruskan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Jika fakta membuktikan bahwa penggugat tidak menyampaikan salinan dan kesimpulan, atau tergugat tidak menyampaikan jawaban, pengulangan dan kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, dianggap tidak menggunakan haknya kecuali ada alasan yang sah, dan sidang akan ditunda sekali.

Baca juga : Get to Know Industrial Designs in IPR