Category Archives: Law Firm

Perlindungan Terhadap Desain Industri di Indonesia

Hukum Desain Industri telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Menurut undang undang Desain Industri adalah suatu kreasi atas bentuk, konfigurasi, atau susunan garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya. dalam bentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan tampilan estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi dan digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri dan kerajinan tangan.

Filosofi di balik sistem desain industri di Indonesia adalah menciptakan iklim yang konduktif bagi kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.

Desain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau moralitas tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Permohonan desain industri yang berasal dari negara mana pun yang menjadi anggota Konvensi Paris dapat mengklaim hak prioritas dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengajuan pertama.

Baca juga : Prosedur Mendaftar Desain Industri di Indonesia

Jangka waktu perlindungan untuk Desain Industri yang terdaftar di Indonesia adalah 10 tahun sejak tanggal pengajuan.

Prosedur Pendaftaran

Permohonan desain industri akan diterbitkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Publikasi akan berlangsung dalam waktu 3 bulan di mana pihak mana pun dapat mengajukan keberatan dalam periode ini. Jika tidak ada pertentangan dalam jangka waktu publikasi, desain industri akan didaftarkan dalam 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu publikasi. Namun, jika ada pertentangan, penerapannya akan diperiksa dengan membandingkan desain industri yang dimaksud dan yang bertentangan. Dalam hal ini persyaratan kebaruan akan diterapkan. Jika desain industri baru, desain tersebut akan didaftarkan. Alur detail prosedur dapat ditemukan di diagram alir desain Industri.

Baca juga : Tahapan Proses E-Litigasi Di Indonesia

Tahapan Proses E-Litigasi di Indonesia

Proses litigasi dan non litigasi elektronik harus melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah registrasi elektronik (aplikasi elektronik). Orang bisa muncul di pengadilan tanpa antri. Dengan teknologi yang cukup, seperti ponsel atau perangkat yang terkoneksi dengan internet, orang bisa langsung mendaftar. 

Dari segi waktu, tenaga dan biaya, terobosan ini sangat efektif. Kedua, pembayaran elektronik (e-pay). Pengguna secara otomatis akan menerima perhitungan taksiran prabayar (e-SKUM), disertai dengan kode rekening virtual saluran pembayaran elektronik. Pembayaran setoran elektronik disimpan ke dalam rekening pengadilan melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Ini untuk menghindari broker atau menghilangkan permainan kasus.

Ketiga, telepon elektronik (panggilan elektronik). Panggilan pengadilan dikeluarkan untuk penggugat dan dikirim secara elektronik ke alamat tempat tinggal elektronik yang diverifikasi. Pada saat yang sama, hanya pada persidangan pertama, tergugat atau pihak lain telah menyatakan persetujuan tertulis atas panggilan pengadilan elektronik, apakah akan dipanggil secara elektronik.

Baca juga : Kemudahan Proses E-Litigasi di Indonesia

Keempat, uji coba elektronik (litigasi elektronik). Apabila tergugat pada persidangan pertama menyatakan setuju untuk melanjutkan litigasi secara elektronik, maka ada beberapa langkah untuk menindaklanjuti persidangan selanjutnya, yaitu hakim menentukan tahapan dan jadwal persidangan selanjutnya, dan melewati persidangan sesuai dengan jadwal tanggal dan jam kerja. Sistem informasi mengkomunikasikannya kepada para pihak. Agenda penyampaian jawaban, pengulangan, pengulangan, pembuktian, kesimpulan pembacaan putusan (poin E nomor (3) dan (4) SK KMA nomor 129 / KMA / SK / VIII / 2019 terkait pedoman teknis logam permanen nomor 1 2019. ).

Agenda memberikan jawaban, pengulangan, pengulangan, pembuktian, kesimpulan pembacaan putusan (butir E (3) dan (4) SK KMA No.129 / KMA / SK / VIII / 2019 tentang Pedoman Teknis Tetap Nomor 1 Tahun 2019 ). Dalam sidang “jawaban benar”, para pihak wajib menyampaikan secara elektronik pada tanggal dan waktu persidangan yang telah ditentukan paling lambat. Setiap dokumen elektronik berupa jawaban, pengulangan, pengulangan dan kesimpulan terlebih dahulu diverifikasi oleh majelis hakim kemudian diteruskan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Jika fakta membuktikan bahwa penggugat tidak menyampaikan salinan dan kesimpulan, atau tergugat tidak menyampaikan jawaban, pengulangan dan kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, dianggap tidak menggunakan haknya kecuali ada alasan yang sah, dan sidang akan ditunda sekali.

Baca juga : Get to Know Industrial Designs in IPR

Get to know industrial designs in IPR

One of the areas of protection of intellectual property rights is industrial design. Industrial design is a creation of the shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination thereof which is three-dimensional or two-dimensional which gives an aesthetic impression and can be realized in three-dimensional or two-dimensional patterns and can be used to produce a product, goods, industrial commodity, or handicraft. The definition in article 1 number 1 of Law number 31 of 2000 (UU Desain Industri) is certainly not easily understood by the general public. So that it needs to be described in more detail.

Broadly speaking, this industrial design is a product that appears physically which shows that the product has a certain shape and pattern. This form when seen directly, people can find out the name of the item and its function for what. So that a new product can be said to be a design, it must have a certain function. Because that function is what distinguishes the form as a design or merely a work of art.

Scientifically, design itself is referred to as applied art which can mean both a noun and a verb (process). Design is a part of creativity, where the basis of creation is from an idea. That is the background of the importance of protecting the intellectual property of industrial design, because the basis for protection is the original idea in creating art creations in the form of designs.

Why is the protection of industrial designs important? This is inseparable from the consequences because Indonesia has ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization which includes the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) through Law No. 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing The World. Trade Organization (Agreement to Establish the World Trade Organization). In addition, another purpose of protecting industrial designs is to promote and encourage industries in Indonesia which are so rich to make designs that have good quality.

There are quite a lot of products that fall into the industrial design category, in the Lucano classification there are 33 classifications of goods that can be registered for industrial design protection. Knowing this classification is very important, because each product has its own category. This is to make it easier for people who will check, so they can recognize that the product is in the design category in what class. Knowledge of this classification is important to simplify the registration process. Even though in registration there are administrative and substantive inspection stages on the appropriateness of the industrial design being registered, it does not mean that registration of industrial designs is difficult. The applicant has many opportunities to complete these requirements if the examination team finds deficiencies and the registration can be withdrawn.